Denpasar | Sejumlah elemen tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang tergabung dalam Aliansi Nusa Penida dan Pemuda Nusa Penida menolak kedatangan anggota DPD RI Dapil Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK ke Pulau Nusa Penida, Minggu 1 November 2020.
Saat dikonfirmasi, Majelis Alit Nusa Penida I Wayan Supartawan menyebutkan bahwa sejak pagi hingga siang hari, puluhan pemuda dan masyarakat Nusa Penida melakukan puluhan pemuda melakukan sweeping ke beberapa pelabuhan penyeberangan di Nusa Penida dan juga pelabuhan penyebrangan Sanur, di Kota Denpasar.
Menurut Supartawan, mereka melakukan hal tersebut sebagai reaksi atas beredarnya informasi bahwa AWK akan datang ke Nusa Penida guna melakukan kunjungan kerja sekaligus bertemu masyarakat dan meminta maaf tentang tuduhan penistaan agama dengan cara melecehkan simbol agama Hindu.
“Rencananya hari Minggu ,1 November 2020, Arya Wedakarna sebagai Anggota DPD RI wakil Bali yang juga dikenal sebagai pengikut Sampradaya Hare Krishna akan melakukan kunjungan kerja sekaligus klarifikasi serta Ngaturang Guru Piduka di Pura Penataran Ped Nusa Penida. Tetapi, kami menolak, semua warga menolak. Kami tidak bisa menjamin keamanan dirinya jika AWK datang hari ini. Sebab, masyarakat masih sangat marah, maka terjadilah sweeping itu,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu sore.
Ia mengatakan bahwa penolakan warga masyarakatnya tersebut dilakukan akibat masyarakat Nusa Penida yang marah atas dugaan penistaan agama dan simbol Hindu, khususnya mengenai ceramah AWK yang telah merendahkan Ida Bhatara Ratu Gede Mas Mecaling yang bersthana di Pura Penataran Ped yang merupakan sesuhunan masyarakat Hindu Bali di Nusa Penida.
Supartawan juga menceritakan bahwa awalnya, rencana kedatangan AWK ke pulau tersebut disampaikan pada awalnya oleh Sekretaris Penyarikan Adat Nusa Penida I Wayan Sukla pada Jumat, 30 Oktober 2020, melalui pesan whatsapp.
Hanya saja, berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang masih dalam keadaan emosi, maka pihaknya memutuskan untuk menolak AWK datang ke Nusa Penida.
Bahkan, pihaknya mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke AWK.
“Namun, mengingat situasi dan kondisi masyarakat Nusa Penida, khususnya para pecalang, tokoh masyarakat, tokoh adat masih dalam keadaan emosi, maka sebaiknya masyarakat langsung menolak AWK secara terbuka. Bahkan, arahan dari Kapolres Klungkung dan Kapolsek Nusa Penida di Wantilan Pura Penataran Ped akhirnya untuk kedatangan AWK ke Nusa Penida agar dibatalkan, dan pembatalan tersebut langsung disampaikan oleh I Wayan Sukla kepada pihak AWK,” bebernya.
Di sisi lain, Sekretaris Penyarikan Adat Nusa Penida I Wayan Sukla mengakui bahwa dirinya sempat diajak bicara oleh AWK pada Jumat, 30 Oktober 2020.
Pada saat itu, dia mengikuti konferensi pers serta klarifikasi di Ruang Pancasila Gedung DPD RI.
AWK berencana mengadakan kunjungan kerja serta klarifikasi dan ngaturang guru piduka di Pura Penataran Ped.
Selanjutnya, untuk menindaklanjuti rencana aksi damai pada 3 November 2020 ke Kantor DPD RI Bali, masyarakat Nusa Penida akan melakukan rapat yang dihadiri oleh pengurus/panitia pura 23 orang, para bendesa adat pengempon 25 orang, utusan Pura Ped 65 orang, pecalang Pura Ped 18 orang.
“Semoga kisruh akhir-akhir ini yang menyangkut AWK dan Hare Krishna segera mendapatkan perhatian serius serta sikap tegas dari PHDI Bali dan Majelis Desa Adat Bali agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat Hindu Bali,” tandasnya.***
