Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon berharap Presiden Joko Widodo membuka dialog dengan tokoh gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
“Sekarang Jokowi buka dong, Istana ajak mereka dialog point to point, biar kelihatan. Jangan hanya dialog dengan tokoh yang satu suara dengan beliau saja,” kata Effendi Rabu (19/8).
Effendi mengatakan rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto usai penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidaklah menyelesaikan persoalan.
Kata dia, langkah Jokowi menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) tidak berhasil menarik seluruh gerbong pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu
“Ketika Jokowi mengambil Prabowo masuk koalisi pemerintah, tapi ternyata tidak serta merta kekuatan di belakang Prabowo ikut dalam gerbongnya, hanya Prabowo saja yang ikut,” katanya.
“Kelihatannya hanya Prabowo saja yang terbawa [dengan Gerindra]. Saya melihat ini tidak menyelesaikan masalah, secara formal ya, tapi apakah juga diikuti kekuatan yang sama di akar rumput, ini yang saya tidak kelihatan jelas,” imbuhnya.
Ia menilai situasi pemerintahan Jokowi saat ini mengulangi situasi yang terjadi di periode kedua era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil menguasai mayoritas fraksi.
“Era SBY yang menguasai mayoritas parlemen tapi tidak juga menghasilkan hal yang lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, Effendi meminta pemerintah merespons tuntutan gerakan KAMI secara substantif. Menurutnya, tujuh dari delapan tuntutan KAMI sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
Dia pun meminta agar Jokowi mau membahas setiap tuntutan yang dilayangkan KAMI.
Dalam deklarasinya, KAMI mengeluarkan delapan tuntutan, di antaranya mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.
Kemudian, menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.
Tuntutan lainnya, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
Selain itu, menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.
