Pemerintah mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang digelar sejak 11 hingga 25 Januari lantas diperpanjang hingga 8 Februari tak efektif menekan laju penyebaran infeksi virus corona (Covid-19).
Pernyataan itu bahkan diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui tayangan video yang diunggah di akun YouTube resmi Sekretariat Presiden. Pengakuan itu diutarakan Jokowi di tengah rapat bersama sejumlah menterinya.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” ucap Jokowi dalam tayangan video itu, Minggu (31/1).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, PPKM mestinya dijalankan untuk mencegah mobilitas masyarakat untuk mengerem laju penularan Covid-19. Tapi di lapangan, kata dia, PPKM justru tak berjalan sesuai dengan esensi kebijakan yakni tegas dan konsisten.
Padahal, lanjut Jokowi, ketegasan dan konsistensi penerapan kebijakan penting untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” kata Jokowi.
Namun ketika PPKM berlangsung, lanjut dia, mobilitas masyarakat justru tinggi. Alhasil, angka kasus positif Covid-19 di beberapa daerah pun tetap melonjak.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung, PPKM Jawa-Bali tersebut mengakibatkan penurunan ekonomi. Akan tetapi, menurutnya hal ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan selama kasus positif Covid-19 bisa diturunkan.
“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula,” tutur Jokowi.
“Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial,” kata dia menambahkan.
Secara khusus, Jokowi juga menugaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk lebih terlibat dalam memberi contoh disiplin kepada masyarakat.
Misalnya, kata dia, pelibatan tokoh agama dalam PPKM yang bisa dimulai oleh Yaqut.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” papar Jokowi.
Tak hanya itu, dia juga meminta agar pakar dan epidemiolog bisa dilibatkan. Sehingga Jokowi berharap desain kebijakan yang dihasilkan akan lebih baik dan komprehensif.
Kebijakan PPKM Jawa-Bali berlangsung dua jilid. PPKM jilid pertama dilangsungkan pada 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara, jilid kedua dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 8 Februari.
Dalam pelaksanaan PPKM jilid II, pemerintah justru mengendorkan sejumlah aturan, salah satunya yakni pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran beroperasi sampai pukul 20.00 WIB.
Padahal, pada PPKM jilid pertama, baik mall maupun restoran hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 19.00 WIB. Alih-alih turun, kasus positif Covid-19 masih saja melambung selama PPKM yang berlangsung dua jilid tersebut.
Tercatat, dari PPKM jilid pertama hingga PPKM jilid II–terhitung enam hari hingga Minggu (31/1) kemarin, kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 228.502 kasus.
Secara kumulatif, sejak awal pandemi Covid-19 hingga Minggu (31/1), jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.078.314 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 873.221 dinyatakan sembuh, dan 29.998 meninggal dunia. (tst/nma)Sumber: CNNIndonesia
