Jakarta | Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menggelar rapat virtual, penyerahan Surat Keterangan (SK) Menkumham untuk Badan Hukum Partai Gelora Indonesia. Kemenkumham menyambut gembira kehadiran Partai Gelora Indonesia sejak dikenalkan ke publik untuk pertama kalinya pada November lalu.
“Kami menyambut gembira sebagai partai politik baru yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, kita harap dapat konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, menghindari perbuatan KKB, menjadi bagian dari perekat dan pemersatu bangsa,” kata Yasonna dalam keterangannya dikutip dari Jawapos, Selasa (2/6).
Partai Gelora, lanjut Yasonna, dapat menjadi bagian dari parlemen nantinya. Sebab partai Gelora didirikan oleh tokoh-tokoh yang sudah cukup dikenal. “Pada tahun 2024, Partai Gelora saya yakin akan diperhitungkan. Semoga kerja sama terus dapat terjaga dengan baik,” ungkap Yasonna.
Yasonna berharap, jajaran pengurus Partai Gelora bersama-sama pemerintah dapat bahu membahu membantu masyarakat melalui pandemi Covid-19. Pasalnya, kini terdapat 215 negara terdampak pandemi Covid-19.
“Saya berharap jajaran pengurus Partai Gelora bersama pemerintah melalui aksi sosial dan memutus rantai penyebaran Covid, jalani protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir, serta jaga jarak,” ujar Yasonna.
Politikus PDI Perjuangan ini pun meminta, Partai Gelora dapat mengambil peran sebagai agen persatuan, serta agen persaudaraan. Karena memiliki jaringan pengurus yang luas di 34 provinsi, 423 kabupaten/kota dan 3.639 kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai menteri yang telah menerima permohonan pendaftaran badan hukum partai politik. Saya melihat Partai Gelora bisa melakukannya secara terstruktur dan massif,” pinta Yasonna.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta menyampaikan terima kasih atas kerja keras jajaran Kemenkumham. Hingga memproses SK badan hukum Partai Gelora selesai sesuai jadwal.
Menurut Anis Matta, ada tanda-tanda baik dalam perjalanan Partai Gelora. Sebab, Partai Gelora yang didirikan pada 28 Oktober bertepatan pada hari Sumpah Pemuda. Lalu deklarasi pada 10 November bertepatan Hari Pahlawan. “Kemudian kita daftar ke Kemenkumham 31 Maret dan SK diterima 2 Juni 2020 sehari setelah hari lahir Pancasila,” ujar Anis.
Anis pun mengharapkan, Partai Gelora yang lahir di tengah krisis bisa berkontribusi secara positif dan ikut membawa Indonesia keluar dari krisis. “Pada hari ini, satu tahap perjalanan kita sudah selesai, hari ini kita menerima buah dari hasil kerja keras itu,” tukasnya.
