SHR – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan ke Puri Agung Tabanan, Bali. Dalam kunjungannya, LaNyalla menyerap sejumlah aspirasi dari pelaku pariwisata, pertanian dan UMKM di sana.
LaNyalla mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk mendukung sektor pariwisata, pertanian dan UMKM. Senator asal Jawa Timur ini akan mendorong pertumbuhan petani milenial dan UMKM agar dapat berorientasi ekspor.
“Selain adat dan budaya, saya juga concern terhadap sektor pariwisata, pertanian dan UMKM,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/11/2021).
“Penumbuhan petani milenial dan UMKM berorientasi ekspor memang harus menjadi perhatian kita bersama,” imbuhnya.
Selain menyerap aspirasi, LaNyalla juga membahas soal keterlibatan kerajaan, kesultanan, dan entitas civil society dalam penentuan arah perjalanan bangsa Indonesia.
“Kerajaan dan Kesultanan Nusantara berjasa besar dalam proses lahirnya bangsa dan negara ini. Sumbangsih dan dukungan mereka sangat konkret. Tetapi, sekarang mereka terpinggirkan. Justru partai politik yang datang belakangan dalam bangsa ini yang menguasai sistem tata negara kita,” jelasnya.
Menurut LaNyalla, hal tersebut menjadi salah satu alasan wacana Amandemen Konstitusi ke-5 yang merupakan momentum untuk melakukan koreksi demi Indonesia yang lebih baik.
“Amandemen Konstitusi ke-5 salah satunya bertujuan agar non partisan mempunyai hak setara dengan partai politik. Selain itu juga agar civil society yang ikut dalam proses pendirian bangsa ini diberikan tempat dan posisi yang tepat,” katanya.
Sejak Amandemen Konstitusi 4 tahap di tahun 1999-2002, LaNyalla menyebut wajah dan arah bangsa Indonesia hanya ditentukan oleh partai politik. Ia mengatakan parpol menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa. Melalui Fraksi di DPR RI bersama pemerintah, parpol memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga negara.
“Sebelum dilakukan Amandemen, UUD 1945 naskah asli memberi ruang kepada utusan daerah dan utusan golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi partai politik,” jelasnya.
Setelah Amandemen, lanjut LaNyalla, utusan golongan dihapus dan utusan daerah diubah menjadi DPD RI. Namun, DPD RI sebagai wakil daerah hanya bisa mengusulkan Rancangan Undang-Undang dan membahas fase pertama di badan legislasi. Sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang adalah DPR bersama pemerintah.
“DPD RI juga tidak bisa mengusulkan pasangan capres dan cawapres dari jalur non-partai politik. Padahal, publik melalui sejumlah survei menghendaki ada calon pemimpin nasional dari unsur non-partai politik,” ungkapnya.
Untuk itu, LaNyalla mengatakan pihaknya akan terus menggugah kesadaran publik atas posisi kerajaan dan kesultanan nusantara, serta entitas civil society lainnya.
“Termasuk kesadaran Pemerintah dan bangsa Indonesia. Karena hanya bangsa yang besar, yang mampu menghargai sejarah kelahirannya,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, I Nyoman Sunarta mengatakan sebelum pandemi, Pulau Bali telah melakukan pembangunan besar-besaran di sektor pariwisata tanpa kendali.
Namun, pembangunan tersebut terpaksa terhenti akibat pandemi sehingga memberi dampak besar bagi Pulau Bali.
“80 persen kami mengandalkan sektor pariwisata. Sebelum pandemi kami leha-leha, kami melakukan eksploitasi berlebihan,” katanya.
“Sekarang, Tabanan pada posisi sudah sangat terpuruk karena itu. Wisatawan asing tak kunjung datang karena mengalami hal sama di negaranya,” papar dia.
Untuk itu, Sunarta menilai sudah saatnya masyarakat Bali kembali kepada dasar jati diri mereka.
“Kita kembali ke tradisi, adat dan budaya yang merupakan modal dasar kita dalam menarik wisatawan,” ujarnya.
Di sisi lain, Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian di Kabupaten Tabanan, Kadek Surya Prasetya Wiguna meminta LaNyalla untuk mendorong agar anak-anak muda mau menekuni sektor pertanian.
“Kami ingin DPD RI ikut mendukung agar kita kembali kepada pertanian dan mendorong anak-anak muda menggeluti pertanian,” harapnya.
Ia juga meminta agar LaNyalla mendukung Bali sebagai pulau organik, salah satunya dengan melakukan sertifikasi organik. Tak hanya itu, dirinya berharap agar LaNyalla dapat membantu UMKM bisa menembus pasar ekspor.
“Itulah cara kami bersaing dengan sektor pertanian di daerah lain,” katanya.
“Banyak produk UMKM layak ekspor tapi mereka tak memiliki saluran. Mohon Ketua DPD RI memfasilitasi,” tutupnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, turut mendampingi LaNyalla sejumlah Senator, di antaranya Bambang Santoso dan Anak Agung Gde Agung (Bali), Ahmad Bastian (Lampung), Fachrul Razi (Aceh), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Erlinawati (Kalbar), Andi Nirwana (Sultra), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Angelius Wake Kako (NTT).
Turut mendampingi Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Ketua Harian MAKN Eddy S Whirabumi, Sekjen MAKN Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Koeswodidjoyo dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.
Source: Media Network/detik
